“Strukturnya Demokrasi, Kulturnya Feodal”, Tiyo Ardianto Soroti Demokrasi Indonesia pada Diskusi Terbuka BEM UNS
SOLO – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) melalui Kementerian Aksi Kreatif dan Propaganda menggelar Diskusi Terbuka bertajuk “Merdeka atau Dipaksa Merdeka” di Burjo Sekawan, Selasa (18/8/2026). Diskusi tersebut menjadi momentum yang dirasa tepat untuk memperingati HUT RI ke-81 yang mengajak untuk kembali mempertanyakan makna kemerdekaan Indonesia di tengah berbagai persoalan demokrasi, hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial.
Ketua BEM KM UGM 2025, Tiyo Ardianto, yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebatas terbebas dari penjajahan. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam menjalankan demokrasi dan membangun sistem yang berkeadilan.
“Kita ini merdeka atau dipaksa merdeka?” ujar Tiyo dalam diskusi.
Ia menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya belum berjalan secara utuh. Menurut Tiyo, terdapat ketidaksesuaian antara struktur demokrasi yang dibangun dengan kultur masyarakat yang masih mempertahankan pola feodal.
“Strukturnya dipaksa demokrasi, tetapi kulturnya tetap dibiarkan feodal,” katanya.
Tiyo juga mengingatkan masyarakat agar tidak melihat berbagai persoalan kebangsaan hanya berdasarkan siapa yang sedang memegang kekuasaan. Menurut dia, persoalan harus dilihat secara lebih luas dengan mencermati sistem yang membentuk kebijakan dan kehidupan masyarakat.
“Kita harus melihat permasalahan bukan berdasarkan orangnya, tetapi berdasarkan sistem,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tiyo menyebut setidaknya terdapat empat persoalan besar yang masih dihadapi Indonesia setelah kemerdekaan. Persoalan tersebut meliputi demokrasi yang dinilai belum berhasil, kultur yang masih bermasalah, kondisi ekonomi yang ekstraktif dan timpang, serta penegakan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kebenaran.
Menurutnya, hukum seharusnya menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan, bukan justru memberikan ruang bagi kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan.
Dalam sesi tanggapan, salah satu peserta, Muhammad, mengaitkan tema diskusi dengan kondisi Aceh dan sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia mempertanyakan pandangan Tiyo terhadap masyarakat Aceh yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dari Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Tiyo menyebut Aceh memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kekuasaan kolonial. Ia menilai persatuan Indonesia tidak semestinya hanya dibangun berdasarkan kesatuan wilayah, tetapi juga melalui keadilan.
“Aceh adalah bangsa terakhir yang berhasil ditaklukkan Belanda. Aceh punya daya perlawanan yang tinggi,” ujarnya.
Menurut Tiyo, keadilan menjadi faktor penting untuk menjaga persatuan masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa persatuan tidak akan kuat apabila hanya dibangun melalui batas-batas wilayah tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
“Persatuan jangan cuma wilayah, justru keadilan yang bisa mempersatukan kita semua,” katanya.
Sementara itu, peserta lain, Aisyah, mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mendorong perubahan di tengah kondisi saat ini.
Tiyo mengatakan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemimpin yang telah dipilih. Ia mendorong generasi muda memanfaatkan media sosial bukan sekadar sebagai ruang hiburan, tetapi sebagai sarana untuk membangun kesadaran kewargaan.
“Tugas warga yang baik adalah memimpin pemimpin yang baik dan mengawasi pemimpin yang kita pilih,” tuturnya.
Ia juga mengajak mahasiswa menggunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya menjadi warga negara yang aktif dan kritis.
Diskusi terbuka ini menjadi ruang untuk membicarakan kembali makna kemerdekaan secara lebih kritis. Tidak hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga mengenai sejauh mana demokrasi, keadilan, ekonomi, dan hukum mampu memberikan ruang yang setara bagi masyarakat.
_Najwa Nabillahasna