PJJ untuk Mahasiswa Semester Atas, Solusi atau Jalan Pintas Kebijakan?
Kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang membuka peluang pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi mahasiswa semester 5 ke atas memunculkan beragam tanggapan. Di satu sisi, langkah ini dianggap sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi. Namun di sisi lain, muncul keraguan apakah kebijakan tersebut benar-benar siap diterapkan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.
Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026, perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk mengatur sistem perkuliahan secara lebih fleksibel. Mahasiswa tingkat menengah hingga akhir menjadi sasaran utama kebijakan ini, sementara mahasiswa baru tetap diarahkan untuk menjalani pembelajaran tatap muka guna membangun dasar akademik dan adaptasi lingkungan kampus.
Namun, penerapan PJJ tidak dilakukan secara menyeluruh. Kampus diminta menyeleksi mata kuliah yang benar-benar bisa dialihkan ke sistem daring, terutama yang bersifat teoritis. Sementara itu, kegiatan seperti praktikum dan pembelajaran berbasis keterampilan tetap harus berlangsung secara tatap muka.
Meski terkesan fleksibel, kebijakan ini dinilai menyisakan sejumlah persoalan. Penyerahan penuh kepada masing-masing kampus dalam menentukan skema PJJ berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas antarperguruan tinggi. Perguruan tinggi dengan infrastruktur digital memadai mungkin mampu menjalankan PJJ dengan baik, tetapi tidak semua institusi memiliki kesiapan yang sama.
Selain itu, alasan efisiensi energi yang menjadi latar belakang kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan. Alih-alih menyasar sektor yang lebih besar dalam konsumsi energi, kebijakan ini justru menyentuh ranah pendidikan yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, keputusan ini dikhawatirkan lebih menekankan efisiensi dibanding kualitas pembelajaran.
Dari perspektif mahasiswa, Desita, mahasiswa semester 6 Universitas Sebelas Maret, menilai kebijakan ini belum tentu berdampak sama bagi semua mahasiswa. “Fleksibilitas memang ada, tapi tidak semua mahasiswa punya kondisi belajar yang mendukung di rumah. Itu juga perlu dipertimbangkan,” ujarnya [8/4].
Ia juga menyoroti aspek pemahaman materi yang dinilai cenderung menurun saat pembelajaran dilakukan secara daring. “Belajar online itu fleksibel, tapi kadang interaksinya kurang. Jadi materi tidak selalu bisa dipahami dengan baik,” katanya.
Meski demikian, Desita melihat kebijakan ini tetap bisa dimanfaatkan jika diterapkan secara proporsional. “Menurut saya bisa jadi solusi untuk kondisi tertentu, tapi sebaiknya tidak menggantikan perkuliahan tatap muka sepenuhnya,” tambahnya.
Kebijakan ini membuka diskusi lebih luas tentang arah pendidikan tinggi di Indonesia. Apakah PJJ benar-benar menjadi solusi inovatif, atau sekadar langkah praktis menghadapi situasi tertentu? Tanpa perencanaan matang dan evaluasi berkelanjutan, fleksibilitas yang ditawarkan bisa berubah menjadi celah yang berdampak pada kualitas pendidikan itu sendiri.