Menyongsong KKN Kemitraan UNS 2026 “persiapan yang masih mengembang: Suara Kritis dari Dua calon peserta KKN”
Menjelang pelaksanaan KKN Kemitraan UNS periode Januari–Februari 2026, dua mahasiswa universitas sebelas maret bernama Rajwa dan Cila mengungkapkan berbagai persoalan yang menurut mereka belum tertangani secara serius oleh pihak kampus. Meski persiapan secara formal terlihat berjalan, keduanya menilai masih ada ruang besar yang belum terisi, terutama terkait koordinasi, pembekalan, dan transparansi.
Menurut Rajwa, tantangan terbesar justru terletak pada sinkronisasi koordinasi antara kampus, pemerintah daerah, dan mitra desa. Data kebutuhan masyarakat yang ia terima kerap berubah tanpa penjelasan memadai.
“Kadang data yang kami dapat tidak akurat atau tiba-tiba berubah. Itu membuat penyusunan program jadi tidak stabil,” ujar Rajwa. Ia menekankan pentingnya pra-survei lapangan dan survei digital, serta timeline koordinasi yang jelas dengan PIC dari tiap pihak.
Berbeda dengan Rajwa, Cila melihat bahwa kampus sebenarnya tengah berupaya meningkatkan kesiapan internal. Ia mengapresiasi pembekalan intensif bagi Dosen Pembimbing Lapangan dan koordinasi teknis tim lapangan.
“Secara umum, kampus semakin siap. Tapi kesiapan administratif tidak selalu berarti kesiapan menghadapi realitas lapangan,” kata Cila.
Keduanya sepakat bahwa pemilihan lokasi KKN berpotensi tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan tertentu. Rajwa menyampaikan bahwa proses penentuan lokasi seharusnya mengacu pada indikator objektif, seperti kebutuhan desa dan program pembangunan, bukan faktor kedekatan pihak tertentu.
“Transparansi dan audit internal mutlak diperlukan,” tegasnya.
Salah satu kritik paling tajam datang dari Cila, yang menilai pembekalan tidak cukup menyiapkan mahasiswa untuk kondisi lapangan sebenarnya.
“Tidak ada contoh kasus nyata. Kami butuh latihan menghadapi situasi tak terduga, bukan hanya teori,” ungkapnya.
Ia berharap pembekalan termasuk simulasi pendampingan UMKM, penyusunan action plan yang harus disetujui DPL, hingga kehadiran mentor lokal.
Kekhawatiran lain diungkapkan Rajwa. Ia takut kelompoknya tidak kompak ketika berhadapan dengan masalah lapangan.
“Yang saya takutkan itu justru perdebatan internal ketika tekanannya tinggi,” ujarnya.
Baik Rajwa maupun Cila mengakui bahwa informasi dari kampus kini lebih jelas dibanding awal. Namun, keduanya sempat kebingungan ketika konsep KKN Kemitraan mulai diperkenalkan karena aturan yang dinilai berubah-ubah.
Ketika ditanya soal kesiapan kampus menghadapi masalah serius di lapangan, Cila memberi penilaian 80 persen.
“Kampus biasanya responsif, tapi lokasi kelompok kami jauh. Itu yang membuat saya ragu,” ujarnya.
Isu terakhir yang mereka soroti adalah penyusunan program kerja yang masih mengambang. Tanpa survei lapangan langsung, program kelompok mereka dinilai belum solid.
“Kami ingin menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan template tahun sebelumnya. Tapi tanpa data lapangan, semuanya masih abstrak,” ungkap Rajwa.
Laporan ini menunjukkan bahwa meski persiapan KKN Kemitraan berjalan secara administratif, masih banyak aspek kritis yang belum terjawab oleh sistem. Suara Rajwa dan Cila menggambarkan keresahan umum mahasiswa: koordinasi yang belum sinkron, pembekalan yang kurang realistis, serta transparansi program yang belum maksimal.
Kampus diharapkan tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi memastikan mahasiswa turun ke lapangan dengan kesiapan penuh karena KKN bukan sekadar kewajiban akademik, tetapi wujud nyata pengabdian kepada masyarakat.