Harga Sewa Gedung Melonjak, HMP FKIP UNS Keluhkan Ketidakjelasan Regulasi
Sebuah organisasi himpunan mahasiswa atau HMP telah memiliki berbagai program kerja yang harus dilaksanakan dalam suatu periode. Perlu adanya tempat memadai yang mampu mendukung keberjalanannya. Pada kenyataannya, gedung F Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret yang menjadi salah satu tujuan peminjaman tempat acara akademik maupun nonakademik, namun harus membayar dengan nominal yang cukup tinggi sesuai dengan sponsor yang didapatkan dari acara terkait.
Pada tahun-tahun sebelumnya, peminjaman dikenai biaya sebesar Rp150.000. Sistem pembayaran tersebut belum, dipengaruhi oleh sponsor yang terlibat. “Prokeran HMP baru ada satu kali yang terpengaruh sponsor untuk minjem ruangannya,” ungkap SNA selaku staf dari HMP Prodi Pendidikan Akutansi, HIMAPAKSI (19/11). Pihaknya juga mengakui bahwa terjadi peningkatan harga dua kali lipat, yaitu mencapai Rp300.000. Di luar dana tersebut terdapat tambahan uang gladi bersih sebesar Rp150.000, sehingga totalnya mencapai Rp450.000.
HMP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, HIMPROBSI juga sempat ditanya perihal keberadaan sponsor oleh admin fakultas. “Tapi akhirnya kita gak mengajukan proposal sponsor, proposal kegiatan aja,” tambah RS selaku staf dari HIMPROBSI (19/11). Mulai pertengahan tahun 2025, sudah ada pihak yang merasakan dampaknya. Bagian perlengkapan peralatan fakultas sudah memberikan patokan harga untuk setiap sponsornya.
Terjadinya lonjakan harga sewa tersebut menjadikan pihak HIMAPAKSI terpaksa menambah anggaran untuk menyewa gedung. “Kegiatan kita ini kegiatan untuk mengembangkan potensi dan prestasi mahasiswa tapi kenapa kita dipersulit dengan peminjaman gedung,” tegas RS (19/11). Tekanan peminjaman juga semakin gencar dilakukan agar tidak dipinjam oleh acara-acara yang lain. HMP perlu memberikan keputusan secepatnya agar tidak kehilangan kesempatan untuk meminjam fasilitas tersebut. “Untuk fiks kan tempatnya harus menggunakan surat-menyurat, tidak hanya bertanya status peminjaman tempat,” tambah SNA (19/11).
Penggunaan ruang di hari libur memang sudah dipatok harga yang berbeda dari hari kerja. “Uang lembur digunakan untuk operator, satpam, uang kebersihan,” jelas SNA (19/11). Pada forkom fakultas disampaikan bahwa memang sewa gedung sebesar Rp150.000, tapi tidak disebutkan lebih lanjut keterkaitan dengan jumlah sponsor. “Pada forkom beberapa kali HMP dan UKM, pas ada forum besar banyak yang mengeluhkan sampai 200-300an,” jelas RS (19/11). Kebijakan baru tersebut dirasa kurang jelas karena terdapat HMP lain yang juga terdapat sponsor, namun masih mendapatkan harga yang normal. Setelah proker terlaksana, berbagai kegiatan dari HMP lain di tempat yang sama tidak terpengaruh oleh sponsor.
HMP Prodi Pendidikan Akutansi merasa tidak adanya kesetaraan hak terkait nominal harga sewa jika dibandingkan dengan HMP lainnya. Pihaknya juga mengakui sempat mendapatkan pelayanan yang kurang mengenakkan ketika mencoba untuk menanyakan perihal tersebut. “Pas kita bilang ke fakultas malah kena perkataan yang kurang mengenakkan, jadi yang penting kita minjem aja,” ujar SNA (19/11).
HIMAPAKSI berharap bahwa untuk harga sewa uang agar tidak terlalu besar. Pihaknya menyayangkan hal tersebut karena bisa dialihkan untuk keperluan lain. “Nominal sewa tersebut dari internal HMP sudah merasakan kebanyakan, dari itu udah bisa dapet snack dan lainnya,” tegas SNA (19/11). Selain itu, HIMPROBSI juga berharap perlu adanya regulasi yang jelas. “Kalau ada perubahan ya segera diubah dan disampaikan ke BEM dan diteruskan ke UKM dan HMP,” tegas RS (19/11). Pihaknya juga berharap keringanan biaya sewa gedung, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga dalam rangka meningkatkan IKU, serta demi kepentingan bersama.
Penulis: AZ, D, YDK