Juru Parkir Tanggapi Temuan Patroli Pemkot Solo, Soroti Tarif dan Sosialisasi Perparkiran
SOLO – Temuan juru parkir yang memungut tarif di atas ketentuan dalam patroli gabungan Pemerintah Kota Surakarta pada Jumat (3/7/2026) masih menjadi perbincangan di kalangan juru parkir. Salah satu juru parkir di Surakarta menilai persoalan parkir tidak hanya soak pelanggaran tarif lebih, tetapi juga dipengaruhi kondisi di lapangan dan minimnya sosialisasi.
Dalam patrol yang dipimpin oleh Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan aparat kepolisian menemukan oknum juru parkir yang menarik tarif Rp3.000 untuk kendaraan roda dua. Padahal, tarif resmi yang berlaku di Kota Surakarta sebesar Rp2.000.
Saat diwawancarai pada Selasa (13/08/2026), Nova mengatakan bahwa dirinya tetap menerapkan tarif parkir sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dishub Surakarta. Menurutnya, tarif Rp2.000 yang diberlakukan saat ini merupakan aturan resmi yang harus dipatuhi oleh para juru parkir.
“Saya menerapkan tarif parkir Rp2.000 karena memang aturan dari Dishub Surakarta. Itu bukan inisiatif saya sendiri,” ujarnya.
Meski mematuhi aturan, Nova berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan tarif parkir yang berlaku. Ia menilai terdapat sejumlah kondisi di lapangan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem tarif saat ini, terutama terkait kendaraan yang diparkir dalam jangka waktu lama.
“Tidak semua tukang parkir mengikuti sosialisasi BINTEK karena biasanya pelaksanaannya dibagi berdasarkan zona tertentu,” jelasnya. Menurutnya, tidak semua juru parkir memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (BINTEK) yang diselenggarakan oleh Dishub.
Menanggapi temuan patroli yang masih mendapati juru parkir menarik tarif di luar ketentuan resmi, Nova menduga salah satu penyebabnya adalah lamanya kendaraan berada di area parkir. Menurutnya, juru parkir sering kali harus bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir dalam waktu berjam-jam.
“Mungkin karena banyak kendaraan yang parkir dari pagi sampai malam. Kalau terjadi sesuatu pada kendaraan tersebut, biasanya juru parkir juga yang disalahkan. Bisa jadi hal itu menjadi salah satu alasan mengapa ada yang menarik tarif lebih tinggi,” ungkapnya.
Pernyataan Nova menunjukkan bahwa persoalan perparkiran di Kota Surakarta tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut efektivitas sosialisasi, sistem tarif, dan kondisi kerja juru parkir di lapangan. Di satu sisi, masyarakat berhak memperoleh layanan parkir yang sesuai ketentuan. Namun di sisi lain, para juru parkir juga berharap adanya kebijakan yang mempertimbangkan realitas pekerjaan mereka sehari-hari.
Ke depan, hasil patroli yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta diharapkan tidak hanya menjadi upaya penertiban, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.
_Najwa Nabillahasna